Cegah Berobat di Luar Negeri, BKPM Petakan Kesehatan Nasional

JAKARTA, SELASA - Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berencana akan menemui Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk meminta waktu menyusun pemetaan rinci (landscape) industri kesehatan dan farmasi secara nasional. Tujuannya, agar industri kesehetan dan farmasi Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Demikian disampaikan Ketua BKPM Muhammad Lutfie menjawab pers, seusai mendampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menerima sekitar 50 orang anggota Kamar Dagang dan Industri AS-Asean di Gedung II, Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/10) sore.  

"Hitung-hitungan kita, orang-oang Indonesia itu diperkirakan membelanjakan uangnya untuk kesehatan di luar negeri sampai sekitar 4 miliar dollar AS setahun atau setara dengan Rp 35 triliun setahun. Jadi, kita sekarang, mesti bisa merespon kondisi dan situasi kesehatan kita dari sisi rumah sakit dan farmasi. Supaya orang-orang Indonesia tidak perlu berobat di luar negeri. Akan tetapi cukup di Indonesia dengan biaya yang terjangkau," ujar Lutfie.

Menurut Lutfie, pihaknya setelah pertemuan dengan para pengusaha AS-Asean itu akan meminta waktu kepada Menkes untuk mewujudkan keinginannya. Inilah yang akan kita kerjakan. Memang, dengan situasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di bidang kesehatan, industri kesehetan dan farmasi Indonesia tidak efisien. "Dan, bahkan kita kalah terus dengan negara tetangga kita seperti di Singapura," tambah Lutfie.

Dikatakan Lutfie, peta rinci mengenai reformasi di bidang kesehatan dan reformasi, diharapkan dapat menarik kembali ke dalam negeri dana-dana yang sebelumnya akan dibelanjakan orang-orang Indonesia untuk berobat di luar negeri.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Wapres Kalla, sejumlah pengusaha AS-Asean mempersoalkan DNI di bidnag kesehatan yang dinilai menutup pintu investasi bagi industri kesehetan dan farmasi di Indonesia. Dalam catatan Kompas, Departemen Kesehetan pernah mengumumkan adanya 15 bidang usaha di bidang kesehatan dan farmasi yang tertutup dan tidak boleh dimasuki investor asing.